You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
50 Warga Penjaringan Ikuti Sosialisasi Pembinaan Kelompok Sadar Hukum
.
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

50 Warga Penjaringan Ikuti Sosialisasi Pembinaan Kelompok Sadar Hukum

Sebanyak 50 warga Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, ikut pembinaan kelompok sadar hukum yang digelar Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (13/3).

Targetnya Kelurahan Penjaringan terbentuk menjadi kelurahan sadar hukum

Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum Biro Hukum DKI Jakarta, Retnowati mengatakan, kegiatan diikuti perwakilan dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), ketua RT dan RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Karang Taruna dan kader PKK. 

Kegiatan Sadar Hukum Diharapkan Tumbuhkan Kedisiplinan Warga

Diungkapkan Retno, materi yang disampaikan di antaranya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

"Pematerinya dari Kanwil Hukum dan HAM, DPRD, Biro Tapem dan BPJS Kesehatan. Kita juga sampaikan materi tentang layanan BPJS Kesehatan dan tupoksi PPSU," katanya. 

Diharapkan Retno, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum warga. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

"Targetnya Kelurahan Penjaringan terbentuk menjadi kelurahan sadar hukum," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1442 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1358 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1276 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1229 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1118 personFolmer